Berani Jujur Hebat

MarqueeAholic

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

Selamat datang di website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna.

baca selengkapnya

HomeSekilas BPKADProfil

Profil

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna, yang dibentuk dengan Perda nomor 5 Tahun 2011, merupakan salah satu dari lembaga teknis daerah sesuai PP Nomor 41 Tahun 2006. Sebagai lembaga teknis dan perumus kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD mempunyai dua fungsi yaitu sebagai SKPD dan SKPKD selaku PKKD. Sebagai Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam sebagai mana yang diamanatkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungsi BUD;
e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
f.  melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Disamping itu juga PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f.  menetapkan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i.  menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j.  melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

VISI BPKAD adalah “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG EFISIEN, EFEKTIF, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN MENUJU PELAYANAN KEUANGAN YANG PRIMA DAN PROFESIONAL”

MISI BPKAD adalah :

  1. Menciptakan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Up To Date dalam rangka menunjang pelayanan keuangan yang prima;
  2. Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur di Bidang Keuangan untuk menunjang tugas, pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah;
  3. Menciptakan Sistem Manajemen dan perangkat yang  memadai dari segi sarana,metode, dan regulasi.
Attachments:
Download this file (Renstra BPKAD Kab. Natuna 2011-2016.pdf)Renstra BPKAD Kab. Natuna 2011-2016.pdf[ ][ ]10 kB
Joomla templates by Joomlashine
Resep Masakan