Berani Jujur Hebat

MarqueeAholic

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

Selamat datang di website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna.

baca selengkapnya

Home

Articles

Penerimaan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan berbagai reaksi yang berbeda bagi daerah, ini dikarenakan berbedanya potensi yang dimiliki oleh suatu daerah otonom. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ini menjadi anugerah, namun sebaliknya bagi daerah-daerah yang miskin akan sumber daya alam akan dihinggapi dengan rasa kekhawatiran. Desentralisasi daerah sudah barang tentu akan memberikan nuasa baru bagi daerah, karena daerah dituntut untuk lebih mandiri dari segi desentralisasi fiskal, daerah lebih dituntut untuk mencari pembiayaan dan arah kebijakan pembangunan sesuai keunggulan lokal dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan.

Namun ini juga menjadi permasalahan baru bagi daerah, kekayaan sumber daya alam yang melimpah akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran. Permasalahan lain juga timbul, dimana terjadinya perdebatan batas-batas wilayah yang notabennya adalah kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Saat ini banyak usulan pemekaran wilayah yang alasan utama adalah memperpendek rentan kendali dan mempercepat proses pembangunan. Pemekaran wilayah sah-sah saja yang penting dalam koridor meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan membagi kekuasaan. Mungkin alasan desentralisasi fiskal yang termanivestasi dalam wujud dana perimbangan atau bagi hasil yang ditransfer ke daerah menjadi alasan utama terjadinya hal tersebut.

Salah satu desentralisasi fiskal yang ditulis disini adalah mengenai penerimaan daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah atau lebih tepatnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 17 ayat (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan penerimaan pembiayaan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

A. PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 21 menjelaskan komposisi pendapatan daerah terdiri dari :

1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.  Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana bagi hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21. DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Jenis pendapatan ini adalah merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang pengalokasiannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

 B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan terdiri dari :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;

  1. Pencairan dana cadangan;
  2. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  3. Penerimaan Pinjaman Daerah.
Joomla templates by Joomlashine