Berani Jujur Hebat

MarqueeAholic

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

Selamat datang di website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna.

baca selengkapnya

Home

Articles

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah suatu dana yang bersumberkan dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Daerah tertentu dimaksud disini adalah daerah dengan pertimbangan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Tujuan diberikan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional.

Formula perhitungan DAK berdasarkan tiga kriteria, yaitu :

A. Kriteria Umum (KU)

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah, kemudian kemampuan keuangan daerah juga dihitung berdasarkan indeks fiskal netto dan ditetapkan setiap tahun.

KU=(PAD+DAU+DBH-DBH DR)-Belanja Gaji PNSD Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang menjadi prioritas mendapatkan DAK.

B. Kriteria Khusus (KK)

Kriteria khusus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat) serta karakteristik daerah. Karakteristik daerah meliputi:
(1) Daerah Tertinggal;
(2) Daerah perbatasan dengan negara lain;
(3) Daerah rawan bencana;
(4) Daerah Pesisir;
(5) Daerah ketahanan pangan;
(6) Daerah potensi pariwisata.
 
C. Kriteria Teknis (KT)

Kriteria ini berdasarkan pertimbangan dari berupa kondisi kerusakan infrastruktur masing-masing bidang DAK dan ditetapkan oleh kementerian teknis.

Proses penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dimulai dengan memperhitungkan Kriteria Umum kemampuan keuangan daerah atau yang lebih dikenal dengan Indeks Fiskal Netto (IFN), kemudian memperhitungkan Kriteria Khusus dengaan pertimbangan peraturan perundang-undangan, Karakteristik Daerah yang dituangkan dalam Indeks Fiskal Wilayah (IKW) dan selanjutanya dinilai dari Kriteria Teknis yang ditentukan oleh kementerian Teknis. Setelah semuanya diformulasikan akan menjadi Indeks Teknis (IT), Indeks Fiskal Wilayah dan Teknis  (IFWT) dengan formulasi = f(IFN.IKW.IT). Kemudian akan ditentukan Bobot DAK dengan formulasi = (IFWT*IKK) kemudian akan dihitung Alokasikan DAK per Bidang (ADB) = ADB*Pagu per Bidang, setelah itu akan diakumulasi menjadi alokasi per daerah =ADB1+…..(ADBn).

Proses dan waktu penyediaan data DAK disesuaikan dengan maing-masing kriteria, yaitu :

A. KRITERIA UMUM

PAD (T-2) sumbernya dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan.
DAU (T-2) sumbernya Kementerian Keuangan.
DBH (T-2) sumbernya Kementerian Keuangan.
Belanja Gaji PNSD (T-2) sumbernya dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan.
 
B. KRITERIA KHUSUS
 
Daerah Tertinggal (T-1) sumbernya dari Kementerian PDT.
Daerah Perbatasan (T-1) sumbernya dari Kemendagri.
Daerah Rawan Bencana (T-1) sumbernya dari BNBP.
Daerah Pesisir (T-1) sumbernya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Daerah Ketahanan Pangan (T-1) sumbernya dari Kementerian Pertanian.
Daerah Potensi Pariwisata (T-1) sumbernya dari Kementerian Pariwisata.
 
C. KRITERIA TEKNIS

Kondisi Infrastruktur per Daerah ditentukan oleh (T-1) Kementerian/Lembaga Teknis terkait.

Alokasi dan pedoman umum pelaksanaan DAK ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pelaksanaan DAK dan penganggaran mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Teknis. Kewajiban daerah dalam pelaksanaan DAK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1) berbunyi Daerah penerima DAK wajib menganggarkan DanaPendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10%(sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, (2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatanfisik”. Kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis. Sedangkan untuk daerah yang memiliki kemampuan keuangan tertentu tidak wajibkan menyiapkan dana pendamping. Mulai Tahun Anggaran 2013 ada penambahan alokasi DAK tambahan yang digunakan untuk peningkatan infrastruktur, bagi daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi wajib menyediakan dana pendamping sebesar 3%.
 
Tata cara penganggaran sumber dana DAK juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah. Bahkan setiap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur kekhususan penganggaran sumber dana DAK. Namun ada beberapa kendala dalam penganggaran DAK yaitu keterlambatan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga serta Petunjuk Teknis yang mengatur terlalu detail, kadang kala tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga memberikan penafsiran yang berbeda dan akhirnya penyerapan DAK tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pelaksanaan tidak optimal menyebabkan pencairan DAK yang ditransfer ke Daerah tidak akan sepenuhnya, sehingga akan menjadi beban bagi daerah untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pelaksanaan DAK tersebut.Untuk mengoptimalkan penyerapan DAK dari sisa tender, pemerintah daerah harus memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, pada pasal 32 ayat (1) s/d (6) adalah :
  1. Dalam hal terjadi sisa tender atas pelaksanaan kegiatan DAK, maka penggunaan sisa tender tersebut diarahkan untuk kegiatan yang bersifat fisik sejalan dengan petunjuk teknis DAK yang ditetapkan.
  2. Sisa tender yang akan dimanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan dilaksanakan mendahului perubahan APBD dengan merubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
  3. Untuk dasar penganggaran dan pelaksanaan sisa tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang baru.
  4. Dalam hal sisa tender belum dilaksanakan setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD, dapat langsung dilaksanakan dan disesuaikan dalam laporan realisasi anggaran.
  5. Untuk tertib dan disiplin anggaran serta menjamin ketersediaan dana atas pelaksanaan sisa tender, SKPD selaku Pengguna Anggaran telah menyelesaikan administrasi kegiatan paling lambat pada awal bulan Oktober.
  6. Pengadaan barang dan jasa atas kegiatan yang bersumber dari dana sisa tender baik dilaksanakan secara swakelola maupun mekanisme kontrak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Untuk diketahui bersama bahwa proses penyaluran DAK dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah dengan tiga tahap yaitu :
  • TAHAP I disalurkan ke Kas Umum Daerah apabila Peraturan Daerah tentang APBD sudah ditetapkan, Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun sebelumnya telah disampaikan dan Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping;
  • TAHAP II disalurkan ke Kas Umum Daerah apabila penyerapan sudah mencapai 90% dari TAHAP I atau sisa DAK TAHAP I di Kas Umum Daerah maksimal 10%;
  • TAHAP III disalurkan ke Kas Umum Daerah apabila penyerapan sudah mencapai 90% dari akumulasi TAHAP I dan II atau sisa akumulasi DAK TAHAP I dan II di Kas Umum Daerah maksimal 10%.
Mungkin dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa proses penganggaran DAK harus dilengkapi dengan data-data yang akurat agar pagu DAK yang di peroleh daerah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kekhususan DAK juga diatur dengan ketentuan yang khusus sehingga dalam pelaksanaan di daerah dapat berjalan secara optimal. Begitu juga dengan proses penyaluran DAK berbeda dengan dana transfer lainnya yang menggunakan triwulan, khusus untuk DAK penyaluran ke Kas Umum Daerah berdasarkan progres yang diserap oleh Pemerintah Daerah. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan DAK seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Surat Edaran tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun, Dalam Rangka Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah. Karena aturan-aturan tersebut mengatur batas waktu DAK, sehingga apabila Pemerintah Daerah tidak tepat menyampaikan laporan atau penyerapan dibawah ketentuan maka sisa DAK tidak akan disalurkan ke Kas Umum Daerah (hangus) dan juga daerah harus menanggung pembiayaan dari sumber dana lain apabila pekerjaan DAK telah selesai dilaksanakan pihak ketiga.
Joomla templates by Joomlashine