Berani Jujur Hebat

MarqueeAholic

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

Selamat datang di website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna.

baca selengkapnya

HomeBeritaAnggaranRealisasi APBD Triwulan II TA. 2016

Realisasi APBD Triwulan II TA. 2016

Realisasi Pendapatan Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2016 mencapai 63,33% atau Rp.731.795.743.018,58 dari anggaran Rp.1.155.500.000.000,-. Realisasi Pendapatan sampai dengan Triwulan II tingkat pencapaian dari anggaran kas sebesar 90,62%. Estimasi 9,38% tidak tercapai karena Bagi Hasil dari Provinsi belum disalurkan dan penyerapan Dana Alokasi Khusus belum maksimal, karena sebagai akibat dari penetapan APBD yang terlambat dan proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus. Untuk diketahui penyaluran Dana Alokasi Khusus sesuai dengan PMK 48/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa harus dilakukan penyerapan 75% dari yang sudah disalurkan.. Realisasi 63,33% dirincikan lagi menurut jenis pendapatan :

 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan II mencapai 69,58 %, untuk Pajak Daerah langsung ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan tingkat pencapaian 74,53% dari total target anggaran sebesar Rp.5.035.000.000,- atau 8,60% dari total PAD. Untuk Retribusi Daerah dibawah kendali Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal hingga triwulan II sebesar 23,45% dari target Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.546.500.000,- atau 0,42% dari target PAD. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai 80,11% dari target anggaran yaitu sebesar Rp.33.075.841.397,- atau dari target PAD mencapai 60,69% bersumberkan dari Dinas Kesehatan Melalui FKTP, RSUD dan yang langsung dikelola oleh BPKAD. Pendapatan yang dikelola oleh BUD mencapai hasil yang maksimal karena manajemen kas yang baik dengan memanfaatkan setara kas yang idle.

 

DANA PERIMBANGAN

Realisasi Dana Perimbangan pada triwulan II mencapai 66,309% dari total target Dana Perimbangan sebesar Rp.1.012.437.873.603,- dengan rincian untuk Bagi Hasil Pajak mencapai 83,16%, Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam mencapai 95,88%, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 83,16%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan  Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 30,59%.

 

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Realisasi untuk Lain-lain Pendapat yang Sah hanya baru teralisasi sebesar 30,30% dari target Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.99.404.785.000,- dan realisasi tersebut berasal dari Lain-lain penerimaan, sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak Provinsi belum disalurkan untuk Tunda Salur Tahun Anggaran 2015 maupun Alokasi Tahun Anggaran 2016. Untuk Dana Desa akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 60% dan sudah disalurkan ke seluruh Desa.

Realisasi Belanja Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2016 mencapai 45,70% atau Rp.528.058.427.241,88 dari anggaran Rp.1.155.500.000.000,-. Untuk Belanja Tidak Langsung, realisasi mencapai 52,70% dan Belanja Langsung sebesar 40,36%

Pembiayaan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna audited oleh BPK RI sebesar Rp.2.358.943.614,94. Penyerapan belanja harus dioptimalkan agar Posisi Kas Bulanan tidak mendapat sanksi dari Peraturan Menteri Keuangan 93/PM.07/2106 dengan mengikuti Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengalokasi untuk belanja pada Tahun Anggaran 2016 sudah mengakomodir per sumber dana, jadi pelaksanaan kegiatan di SKPD harus mempedomani ketentuan yang telah diatur dan direncanakan dalam estimasi anggaran kas meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, karena penyaluran transfer dari Pemerintah Pusat mengikuti % yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Joomla templates by Joomlashine
Resep Masakan