Berani Jujur Hebat

MarqueeAholic

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

Selamat datang di website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna.

baca selengkapnya

HomeBeritaAnggaranRealisasi APBD Triwulan I TA. 2016

Realisasi APBD Triwulan I TA. 2016

        Sehubungan dengan berakhirnya tiwulan I (periode Januari s/d Maret 2016) sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) menyampaikan Laporan Realiasasi Anggaran meliputi Pendapatan, Belanja dan Pengeluaran sesuai dengan struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

          Sebelum kami sampaikan realisasi APBD triwulan I Tahun Anggaran 2016, sebaiknya kita mengetahui dasar hukum dan persyaratan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Agar penyaluran ke Daerah dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah juga mampu memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non Tunai. Pelaksanaan Transfer ke Dareah dan Dana Desa mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa, sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) menyatakan KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Tunai Dana Perimbangan dapat melakukan pemotongan, penundaan, dan/atau penghentian Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan yang harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah agar tidak terjadi hal yang dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) diatur pada Pasal 93 ayat (2) antara lain :

  1. Peraturan Daerah tentang APBD (beserta Peraturan Bupati dan SK Evaluasi APBD dari Gubernur);
  2. Laporan Realisasi APBD Semester I;
  3. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
  4. Penyampaian perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan (yang dituangkan dalam manajemen kas untuk arus kas keluar dengan pertimbangan arus kas masuk);
  5. Penyampaian laporan posisi kas bulanan;
  6. Penyampaian laporan realisasi anggaran bulanan periode 2 (dua) sebelumnya oleh Daerah;
  7. Penyaluran dan penyampaian laporan realisasi pembayaran dana TP Guru PNSD;
  8. Penyampaian konfirmasi penerimaan melalui LKT dan LRT;
  9. Penyampaian persyaratan penyaluran DBH CHT;
  10. Penyampaian rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya atau lebih dikenal dengan DTH disampaikan setiap bulan;
  11. Penyampaian data informasi keuangan daerah dan non keuangan daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan SECARA ONLINE antara lain : a. SIMPATI, b. SINERGI, c. CORE SIKD, d. DASHBOARD SIKD;
  12. Penyampaian surat komitmen pengalokasian ADD;
  13. Laporan Dana Desa Tahun sebelumnya dan/atau Tahap sebelumnya (termasuk persyaratan untuk penyaluran Dana Desa Tahap selanjutnya), yang disampaikan oleh BPKAD yaitu membuat Laporan Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa;
  14. Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disampaikan setiap triwulan.

          Realisasi Pendapatan Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2016 mencapai 43,97% atau Rp.508.124.187920,46 dari anggaran Rp.1.155.500.000.000,-. Pencapaian ini merupakan hal yang positif sehingga pelaksanaan anggaran untuk belanja mendapat kepastian yang jelas. Realisasi ini dapat terwujud dengan keberhasilan Pemerintah Daerah khususnya Badan Peengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mampu memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan, serta kerjasama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Pemerintahan Desa yang telah berpartisifasi dalam ketepatan penyampaian laporan. Realisasi 43,97% dirincikan lagi menurut jenis pendapatan :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

           Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan I mencapai 27,84 %, untuk Pajak Daerah langsung ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan tingkat pencapaian 28,51% dari total target anggaran sebesar Rp.5.035.000.000,- atau 3,25% dari total PAD. Untuk Retribusi Daerah dibawah kendali Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal hingga triwulan I sebesar 3,98% dari target Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.546.500.000,- atau 0,05% dari target PAD. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yan Sah mencapai 32,35% dari target anggaran yaitu sebesar Rp.33.075.841.397,- atau dari target PAD mencapai 24,50% dengan rincian yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Melalui FKTP sebesar 1,74%, untuk BLUD yang dilaksanakan oleh RSUD sebesar 24,44% dan yang langsung dikelola oleh BPKAD mencapai 73,82%. Pendapatan yang dikelola oleh BUD mencapai hasil yang maksimal karena manajemen kas yang baik dengan memanfaatkan setara kas yang idle.

2. DANA PERIMBANGAN

          Realisasi Dana Perimbangan pada triwulan I mencapai 48,99% dari total target Dana Perimbangan sebesar Rp.1.012.437.873.603,- dengan rincian untuk Bagi Hasil Pajak mencapai 30,11%, Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam mencapai 95,88%, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 32,50%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 23,99% sedangkan Dana Alokasi Khusus Fisik akan disalurkan pada bulan April sebesar 30%. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam yang mencapai 95,88% dikarenakan Tunda Salur Tahun Anggarran 2014 disalurkan oleh Pemerintah Pusat secara sekaligus dengan pertimbangan DBH triwulan iV Tahun Anggaran 2015 tidak disalurkan.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

          Realisasi untuk Lain-lain Pendapat yang Sah hanya baru teralisasi sebesar 0,009% dari target Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.99.404.785.000,- dan realisasi tersebut berasal dari Lain-lain penerimaan, sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak Provinsi belum disalurkan baik untuk Tunda Salur Tahun Anggaran 2015 maupun Alokasi Tahun Anggaran 2016. Untuk Dana Desa akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 60% pada bulan April.

          Realisasi Belanja Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2016 mencapai 16,66% atau Rp.192.531.471.688,88 dari anggaran Rp.1.155.500.000.000,-. Untuk Belanja Tidak Langsung, realisasi mencapai 14,20% yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Hibah Pelaksanaan PILKADA Tahun Anggaran 2015 yang belum disalurkan. Sedangkan Belanja Langsung mencapai 18,54%, yang diprioritaskan untuk rutinitas kantor, pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga yang belum terselesaikan Tahun Anggaran 2015 serta kegiatan-kegiatan pelayanan dasar sepeti pendidikan dan kesehatan.

       Sedangkan dari Pembiayaan belum dilakukan pencatatan karena Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna masih dalam tahap audited oleh B{K RI. Penyerapan belanja harus dioptimalkan agar Posisi Kas Bulanan tidak mendapat sanksi dari Peraturan Menteri Keuangan 235/PM.07/2105 dengan mengikuti Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengalokasi untuk belanja pada Tahun Anggaran 2016 sudah mengakomodir per sumber dana, jadi pelaksanaan kegiatan di SKPD harus mempedomani ketentuan yang telah diatur dan direncanakan dalam estimasi anggaran kas meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, karena penyaluran transfer dari Pemerintah Pusat mengikuti % yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Joomla templates by Joomlashine