Berani Jujur Hebat

MarqueeAholic

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

Selamat datang di website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna.

baca selengkapnya

HomeBeritaAnggaranPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa TA. 2016

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa TA. 2016

 

Pembagian Dana Desa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Perubahannya Nomor 22 Tahun 2015. Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubannya Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan alokasi untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 97 ayat (1). Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa harus mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubannya Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Perubahannya Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan_atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Perlu diketahui bahwa dalam proses penyaluran transfer ke Desa, Pemerintah Daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam proses penyaluran untuk Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak seperti DBH PBB Migas, DBH PBB Prorata, DBH Pasal 21, 25 dan 29, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam seperti DBH Kehutanan, DBH Perikanan, DBH Pertambangan Umum (Royalty), DBH Perikanan, DBH Minyak Bumi dan DBH Gas Bumi disalurkan ke daerah dengan komposisi % berbeda antar rincian obyek pendapatan diakhir triwulan serta untuk diketahui khusus untuk Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak penyaluran triwulan IV berdasarkan pagu prognosa dikurangi penyaluran triwulan I s/d triwulan III dan yang harus kita pahami Pemrintah Pusat dapat tidak menyaluran triwulan IV dalam rangka pengendalian APBN sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1), hal ini terjadi pada Tahun Anggaran 2015 untuk triwulan IV tidak disalurkan. Komposisi Dana Perimbangan selanjutnya adalah Dana Alokasi Umum yang disalurkan setiap bulannya 1/12 (kecuali untuk bulan Januari disalurkan 2/12 diprioritaskan untuk belanja pegawai) sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus dikecualikan dalam penghitungan Alokasi Dana Desa. Selain itu, Pemerintah Daerah dalam pengalokasian harus mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun Anggaran 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 dan disejalankan dengan pembagian DPA pada tanggal 14 Maret 2016, proses penyaluran transfer ke Desa akan segera dilaksanakan dengan persyaratan Pemerintah Desa menyampaikan LRA APB Des tahun sebelumnya, LRA Dana Desa s/d Semester II, Lembaran Transfer ke Desa untuk Triwulan IV, Perdes APB Des TA. 2016. Sedangkan untuk selanjutnya akan disalurkan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 dan Perubahannya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa. Sebagai informasi ke Pemerintah Desa, BPKAD sebagai SKPKD selaku PPKD dan sekaligus sebagai BUD akan melakukan perubahan aturan tersebut, menunggu perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Non Tunai, komposisi untuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dikatagorikan ke dalam TRANSFER LAINNYA, dengan adanya aturan tersebut Pemerintah Desa tidak perlu mengajukan permintaan penyaluran, tetapi PPKD selaku BUD akan langsung menyalurkan yang menjadi hak desa sehingga proses birokrasi tidak berbelit dan penyerapan anggaran di desa dapat dilaksanakan secara maksimal dengan persyaratan penyampaian laporan ke PPKD tepat waktu karena ketepatan laporan yang disampaikan oleh Desa akan menjadi tolok ukur kinerja dari Pemerintah Daerah. Sudah seharusnya, peran Camat dalam melakukan evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diberikan alokasi dana yang maksimal karena Camatlah yang paling mengetahui kondisi wilayah administrasinya, Pemerintah Kabupaten lebih kearah fasilitasi.

Sebagai bahan informasi, berikut kami sampaikan alokasi transfer ke desa yang dapat didownload dibawah ini :

 

1.   Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 85 Tahun 2016 tentang Alokasi Perkiraan Bantuan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa Se-Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016;

2.   Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 86 Tahun 2016 tentang Alokasi Definitif Bantuan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa Se-Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015;

3.   Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016;

 

TIDAK ADA YANG SULIT KALAU DESA DAN PEMERINTAH DAERAH SELALU BERKOORDINASI. Semoga dengan kerja sama dan atensi kita semua ke depan Kabupaten Natuna lebih baik lagi. Untuk Pemerintah Desa, gunakanlah alokasi transfer ke desa sesuai peruntukan dan kami di BPKAD meliputi Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Aset akan selalu mendampingi Pemerintahan Desa untuk kemajuan kita bersama.

Joomla templates by Joomlashine
Resep Masakan